Urus Sertifikat Badan Usaha (SBU) LPJKN

Posted on

Pembuatan Legalitas SBU – Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah salahsatu dokumen mutlak yang harus dimilik oleh tiap-tiap perusahaan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi baik perusahaan nasional maupun perusahaan dalam rangka penanaman Modal Asing (PMA).

Dokumen ini (Sertifikat Badan Usaha) merupakan sertifikat sinyal bukti kualifikasi Badan Usaha atas kompetensi dan kebolehan kesibukan usahanya.  Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruski yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi.

Selain itu, Sertifikat Badan Usaha (SBU) jadi salahsatu syarat harus yang harus dimiliki oleh Perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) cocok undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

LPJK (Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia), cocok bersama dengan ketetapan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) ditunjuk sebagai instansi untuk melaksanakan Sertifikasi dan Registrasi pada perusahaan Konstruksi.

Berikut uraian dan jenis Seritifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan klasifikasinya :
No.Jenis SBUKlasifikasiKualfikasiDasar Hukum
1Jasa Pelaksana KonstruksiMeliputi klasifikasi; bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelakasana lainnya untuk KontraktorKecil : K1, K2 dan K3
Menengah : M1 dan M2
Besar : B1 dan B2
Peraturan LPJKN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas peraturan LPJKN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
2.Jasa Perencana dan Pengawas KonstruksiMeliputi klasifikasi perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, perencanaan tata ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa (engineering), pengawasan penataan ruang, konsultasi spesialis, dan jasa konsultasi lainnya untuk KonsultanKecil : K1 dan K2
Menengah : M1 dan M2
Besar : B
Peraturan LPJKN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan LPJKN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawas Konstruksi
3.Jasa Konstruksi TerintegasiMeliputi klasifikasi jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur, dan jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.Besar : B1 dan B2Peraturan LPJKN Nomor 3 Tahun 2015, tentang Perubahan Pertama atas Peraturan LPJKN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi.

Syarat administrasi teknis lainnya untuk mendapatkan SBU sebagai berikut :

1. Copy Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Tenaga Terampil (SKT) untuk Penangungg Jawab Teknis (PJT) dan Penaggung Jawab Klasifikasi (PJK).
2. Kualifikasi / Kelas SBU disesuiakn bersama dengan modal/kekayaan bersih perusahaan sesuai bersama dengan aturan yang ditetapkan LPJKN. Khusus untuk Kualifikasi Besar kekayaan perusahaan dibuktikan bersama dengan laporan kekayaan perusahaan berasal dari Akuntan Publik.
3. Untuk konversi atau peningkatan kualifikasi SBU, perusahaan harus sertakan bukti kontrak kerja, Bukti Serah terima Pekerjaan bersama dengan nilai kontrak sesuai bersama dengan aturan yang ditetapkan oleh LPJKN.
4. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan
5. Copy SK Pengesahaan PT berasal dari Menkumham/ Kehakiman
6. Copy NPWP Perusahaan
7. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Copy KTP dan NPWP Direksi dan Komisaris
9. Copy KTP dan NPWP Pemegang Saham (Copy Paspor kalau WNA)
10. Lampirkan Copy Dokumen Perusahaan (jika pemegang saham adalah Badan Hukum)
11. Copy Sertifikasi ISO ( untuk SBU kualifikasi Besar)
12. Copy KTA berasal dari Asosiasi Kontruksi
13. Copy Data Keuangan dan Laporan Pajak Tahun terakhir.
14. Copy Lampiran information peralatan kerja/proyek yang dimiliki perusahaan.
15. Copy lampiran Bukti kontrak/surat perjanjian kerja, Bukti SSP setoran, Bukti berita acara serah terima untuk tiap tiap kontrak. (sesuai pengalaman kerja).