Bagaimana cara pelunasan pajak penghasilan?

Posted on

Pajak Penghasilan terutang dilunasi bersama dengan cara:
1. disetor sendiri oleh WP yang miliki peredaran bruto tertentu, penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang kudu dilaksanakan setiap bulan; atau
2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak di dalam perihal Wajib Pajak berkaitan lakukan transaksi bersama dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang kudu dilaksanakan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi bersama dengan WP yang dikenai Pajak Penghasilan yang berbentuk final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ketentun lebih lanjut mengenai tata langkah penyetoran dan tata langkah pemotongan atau pemungutan diatur bersama dengan Peraturan Menteri Keuangan
Dalam perihal WP yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP ini bertransaksi bersama dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, WP kudu mengajukan permohonan surat info kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat info bahwa WP berkaitan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP ini. Sehingga pemotong atau pemungut pajak memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% di dalam perihal WP miliki Surat Keterangan yang sudah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Lihat Juga : SKB PP 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata langkah pengajuan permohonan dan penerbitan surat info diatur bersama dengan Peraturan Menteri Keuangan
Pada sementara PP ini mulai berlaku, bagi WP yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai bersama dengan sebelum akan dapat PP ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 , namun tidak memenuhi ketetapan WP yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan PP ini, berlaku ketetapan sebagai berikut:

1. untuk pendapatan usaha yang di terima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai bersama dengan sebelum akan dapat PP ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan bersama dengan tarif 1% berasal dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk pendapatan berasal dari usaha yang di terima atau diperoleh sejak PP ini berlaku sampai bersama dengan akhirTahun Pajak 2018, dikenai Pajk Penghasilan bersama dengan tarif 0,5% dar peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk pendapatan berasal dari usaha yang di terima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan Bebas PP 46 tahun 2013 yang sudah diterbitkan sebelum akan dapat tanggal 1 Juli 2018 diperlukan sebagai Surat Keterangan bahwa WP dikenai PP 23 tahun 2018. Dalam perihal WP yang sudah miliki SKB PP 46 tahun 2013 bertransaksi bersama dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi selanjutnya selama WP bisa menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi selanjutnya kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. SKB PP 46 tahun 2013 berlaku sampai bersama dengan batas sementara yang tercantum di dalam SKB tersebut. Permohonan SKB yang diajukan sebelum akan dapat tanggal 1 Juli 2018, namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan selama memenuhi syarat sebagai WP yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Permohonan SKB PP 46 tahun 2013 dan legalisasi SKB PP 46 tahun 2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak bisa diproses dan WP bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan.